Wakapolres Klungkung Kompol I Komang Sura Maryantika, S.H., M.H., menghadiri rapat kordinasi terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai zona di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Klungkung, yang beralamat  Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Negari, Banjarangkan, Klungkung (3/11/2024).

Dalam rapat kordinasi tersebut hadir juga Ketua KPU Kabupaten Klungkung I Ketut Sudiana, Dandim 1610/Klungkung Letkol Inf Armen, S. Ag., M. Tr. (Han), Komisioner Bawaslu Kabupaten Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthi, yang mewakili Kepala Sat Pol. PP Kabupaten Klungkung, yang mewakili Kaban Kesbangpol Kabupaten Klungkung, yang mewakili Kadis DLHP Kabupaten Klungkung, yang mewakili Kadis Perhubungan Kabupaten Klungkung, serta LO/Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024.

Ketua KPU Kabupaten Klungkung dalam rapat itu menyampaikan terkait dengan penertiban APK yang tidak sesuai dengan zona, diucapkan terima kasih kepada tim Paslon 02 sudah menurunkan baliho yang tidak sesuai zona, banyak APK yang dipasang di pohon dengan itu akan dikordinasikan dengan Dinas DLHP, begitu juga dengan beberapa APK yang di pasang rambu jalan.

KPU juga meminta kepada Bawaslu Kabupaten Klungkung agar menunjukkan dimana saja APK yang belum diturunkan yang tidak sesuai zona ” Kami akan melaksanakan penurunan APK pada tanggal 5-6 November 2024 dimulai pukul 08.00 Wita” jelasnya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Klungkung juga ikut menyampaikan terkait dengan rekomendasi yang sudah Bawaslu keluarkan dan diberikan ke masing-masing paslon. Paslon 2 sudah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Sedangkan dengan tim Paslon 1 dan 3 yang mana belum menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan, agar kepada tim Paslon 1 dan 3 dapat menurunkan APK yang tidak sesuai zona.

Wakapolres Klungkung dalam rapat tersebut juga ikut menyampaikan bahwa terkait dengan mekanisme pengamanan pada saat penurunan APK, Polres Klungkung siap membantu dalam pengaturan lalu lintas dan pengamanan di lokasi penurunan APK. Dia juga menyampaikan bahwa perhatikan transparan dan keterbukaan serta rasa logowo dan iklas terutama bagi pihak masing-masing paslon.

“Dalam pelaksanaan penurunan APK kami harapkan tidak adanya keberpihakan ataupun tebang pilih. Hal itu perlu kita perhatikan agar tidak terjadinya polemik di masyarakat” tutup Wakpolres.